Media Informasi

Category: Cyber Journalisme Polri

  • Ribuan Personil Polri Masih Berjibaku Di Lokasi Bencana Sumbar

    Polri melalui Polda Sumatera Barat (Sumbar) terus mengerahkan personelnya untuk menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Ribuan personel masih berjibaku membantu warga, membersihkan pemukiman, hingga memastikan kebutuhan dasar para korban bencana. Sejak hari pertama pascabencana, Polri turun langsung mengevakuasi masyarakat, memulihkan fasilitas umum, dan area pemukiman. Di titik yang terdampak longsor dan berpotensi kemacetan, Kepolisian menurunkan personel untuk mengatur arus lalu lintas. Tidak hanya itu, upaya pencarian korban hilang juga terus dilakukan oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumbar yang bersinergi dengan instansi terkait lainnya.

    Untuk memenuhi kebutuhan harian para pengungsi, Polri juga membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan logistik. Selain itu, pelayanan kesehatan dan pendampingan psikososial masyarakat juga diberikan sebagai upaya membantu pemulihan fisik maupun psikis para korban. “Hingga berita ini diturunkan, personel kami masih bertugas tanpa henti. Kami berkomitmen membantu masyarakat sampai semua wilayah aman dan kebutuhan warga terpenuhi,” tutur Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr (A.P.).

  • Ribuan Personil Polri Masih Berjibaku Di Lokasi Bencana Sumbar

    Polri melalui Polda Sumatera Barat (Sumbar) terus mengerahkan personelnya untuk menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Ribuan personel masih berjibaku membantu warga, membersihkan pemukiman, hingga memastikan kebutuhan dasar para korban bencana. Sejak hari pertama pascabencana, Polri turun langsung mengevakuasi masyarakat, memulihkan fasilitas umum, dan area pemukiman. Di titik yang terdampak longsor dan berpotensi kemacetan, Kepolisian menurunkan personel untuk mengatur arus lalu lintas. Tidak hanya itu, upaya pencarian korban hilang juga terus dilakukan oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumbar yang bersinergi dengan instansi terkait lainnya.

    Untuk memenuhi kebutuhan harian para pengungsi, Polri juga membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan logistik. Selain itu, pelayanan kesehatan dan pendampingan psikososial masyarakat juga diberikan sebagai upaya membantu pemulihan fisik maupun psikis para korban. “Hingga berita ini diturunkan, personel kami masih bertugas tanpa henti. Kami berkomitmen membantu masyarakat sampai semua wilayah aman dan kebutuhan warga terpenuhi,” tutur Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr (A.P.).

  • Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Parkir Berbayar, Ajak Publik Tetap Tertib dan Nyaman

    Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Parkir Berbayar, Ajak Publik Tetap Tertib dan Nyaman

    Jakarta – Sebuah video viral di TikTok memperlihatkan adanya parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya. Pengunggah dalam video tersebut menuntut agar parkir digratiskan dengan alasan Polda Metro Jaya merupakan kantor pelayanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat.

    Menanggapi hal itu, Kayanma Polda Metro Jaya AKBP Agus Rizal menegaskan bahwa parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pemanfaatan aset negara secara resmi dan bertanggung jawab.

    Agus menjelaskan, tarif parkir mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017, dengan tarif untuk mobil berkisar Rp 3.000–Rp 12.000 per jam, bus dan truk Rp 4.000–Rp 12.000 per jam, sepeda motor Rp 1.000–Rp 4.000 per jam, serta sepeda Rp 1.000 sekali parkir. Selain itu, kebijakan parkir juga berlandaskan PMK No. 115/PMK.06/2020 mengenai pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang harus memberikan pemasukan kepada negara melalui PNBP.

    Agus menegaskan bahwa Polda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi pemerintah yang menerapkan parkir berbayar. Sejumlah fasilitas pelayanan publik seperti Polda Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, RSUP Fatmawati, RS Harapan Kita, hingga beberapa RSUD di Jabodetabek dan daerah lain juga menjalankan kebijakan serupa demi menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan kantong parkir resmi, selalu meminta karcis, dan segera melaporkan jika ada pungutan liar. Silakan hubungi Call Center Polisi 110 bila menemukan pelanggaran,” tutup AKBP Agus Rizal, seraya memastikan bahwa Polda Metro Jaya terus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelayanan publik.

  • FWP: Polda Metro Jaya dan PWI Jaya Kolaborasi Gelar UKW

    FWP: Polda Metro Jaya dan PWI Jaya Kolaborasi Gelar UKW

    JAKARTA – Forum Wartawan Polri (FWP) bersama Polda Metro Jaya menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya untuk menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 15–16 Desember 2025. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme jurnalis yang bertugas meliput aktivitas kepolisian, sekaligus menindaklanjuti instruksi langsung Kapolri.
    Koordinasi pelaksanaan UKW digelar di ruang Kabid Humas Polda Metro Jaya pada Rabu (3/12). Pertemuan tersebut mempertemukan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Sekretaris PWI Jaya Arman Suparman, serta Ketua FWP Achmad Faruk.


    Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan Polda Metro Jaya memberikan dukungan penuh agar standar kompetensi wartawan yang bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya semakin terverifikasi dan profesional. Menurutnya, UKW merupakan implementasi nyata dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    “Kapolda sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi ini juga merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri yang harus segera kami realisasikan,” ujar Budi.
    Sebelumnya, Kapolri menyampaikan dukungannya pada program UKW saat menghadiri peluncuran Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Banten, Minggu (30/11). Dalam kesempatan tersebut, Kapolri tampak berdiskusi serius dengan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir terkait peningkatan kualitas jurnalisme nasional.

    Budi menambahkan, pelaksanaan UKW bukan semata kegiatan administrasi, tetapi langkah strategis memastikan setiap wartawan memiliki kemampuan profesional, memahami etika kerja, serta mampu menyajikan informasi yang akurat kepada publik.
    “UKW bukan hanya meningkatkan kualitas pemberitaan, tetapi juga memperkuat hubungan kemitraan antara Polda Metro Jaya dan insan pers,” lanjutnya.
    Sementara itu, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo menegaskan pihaknya segera memulai proses teknis pelaksanaan, mulai dari penjadwalan, pendaftaran peserta, hingga penyusunan materi uji sesuai standar Dewan Pers.

    Budi berharap UKW bersama Polda Metro Jaya dan FWP dapat menjadi momentum memperkuat ekosistem jurnalisme yang kredibel, khususnya bagi wartawan yang meliput bidang kepolisian.
    Penyelenggaraan UKW ini diharapkan menjadi langkah nyata meningkatkan profesionalisme wartawan dan memperkuat kualitas informasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

  • RESPON CEPAT LAYANAN 110: TIGA TERDUGA PELAKU PEMERASAN PENUMPANG BERHASIL DIAMANKAN DI TANJUNG PRIOK

    RESPON CEPAT LAYANAN 110: TIGA TERDUGA PELAKU PEMERASAN PENUMPANG BERHASIL DIAMANKAN DI TANJUNG PRIOK

     

    Jakarta — Respons cepat layanan 110 bersama Tim Patroli Jaga Jakarta Regu C kembali membuahkan hasil. Pada Senin (1/12/2025) sekitar pukul 00.30 WIB, petugas berhasil mengamankan tiga pria yang diduga melakukan pemerasan terhadap dua penumpang asal Jambi. Peristiwa terjadi di kawasan Jl. Enggano No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Peristiwa bermula ketika layanan 110 menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pemerasan yang dialami dua penumpang yang baru turun dari Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Kedua korban, yang menumpang mobil jenis Toyota Avanza, dimintai ongkos perjalanan sebesar Rp780.000 oleh para pelaku. Sebelum korban menyerahkan uang, para terduga pelaku bahkan mengunci pintu kendaraan, diduga untuk memaksa pembayaran. Mendapat laporan tersebut, Tim Patroli Jaga Jakarta Regu C yang dipimpin Aipda Khoirul Setyawan segera bergerak menuju lokasi. Tak berselang lama, tim menemukan para terduga pelaku beserta korban di sekitar Jalan Enggano, lalu langsung mengamankan ketiganya. Dari tangan para terduga pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit Toyota Avanza warna hitam metalik, uang tunai, beberapa telepon seluler, kartu identitas,

    serta sepasang pelat nomor berbeda. Hasil tes urin menunjukkan dua dari tiga terduga pelaku positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine. Ketiga terduga pelaku berikut barang bukti telah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Keberhasilan pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa layanan aduan 110 dan Tim Patroli Jaga Jakarta terus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan serta memberikan respon cepat terhadap laporan masyarakat.

  • Polda Metro Jaya Hadir Melayani, Pastikan Agenda Diplomatik Tiongkok Berjalan Aman dan Lancar

    Polda Metro Jaya Hadir Melayani, Pastikan Agenda Diplomatik Tiongkok Berjalan Aman dan Lancar

    Polda Metro Jaya Hadir Melayani, Pastikan Agenda Diplomatik Tiongkok Berjalan Aman dan Lancar

     

    a

    Jakarta – Polda Metro Jaya menurunkan 2.029 personel gabungan untuk memberikan pelayanan dalam rangka kunjungan resmi Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok atau Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), Yang Mulia Wang, di Jakarta pada 3–4 Desember 2025.

    Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan pelayanan pengamanan dilaksanakan secara terpadu untuk memastikan seluruh agenda kenegaraan berjalan aman, tertib, dan lancar.

    “Polda Metro Jaya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi tamu negara. Lebih dari dua ribu personel kami kerahkan, bersinergi dengan TNI dan seluruh stakeholder terkait untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan selama rombongan berada di Jakarta,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Rabu (03/12/25).

    Budi menambahkan, ada 74 Delegasi yang akan hadir, diantaranya Delegasi inti, staff pendamping, pengamanan media dan air crew. Seluruh lokasi kegiatan menjadi fokus pelayanan, mulai dari Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Hotel Shangri-La, Gedung DPR/MPR/DPD RI, Hutan Kota Plataran GBK, hingga Istana Merdeka. Selain itu, rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan selama pergerakan rombongan.

    “Kami telah melakukan langkah deteksi dini, sterilisasi lokasi kegiatan, dan peningkatan patroli. Kesiapsiagaan penegakan hukum juga kami utamakan untuk mengantisipasi berbagai gangguan keamanan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Budi meminta dukungan masyarakat agar turut menjaga suasana kondusif selama rangkaian kegiatan berlangsung. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila aktivitas masyarakat sempat terganggu.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Apabila terdapat penyesuaian lalu lintas atau sedikit hambatan selama pergerakan rombongan, kami mohon maaf sebesar‑besarnya. Semua dilakukan demi kelancaran agenda kenegaraan,” ujar Budi.

    Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan di wilayah Ibu Kota.
    “Bila melihat atau mengalami hal yang berpotensi mengganggu keamanan, silakan segera hubungi Call Center Polri 110. Layanan ini gratis dan aktif 24 jam,” tambahnya.

    Polda Metro Jaya berharap pelayanan kunjungan ini dapat memperkuat citra positif Indonesia sebagai negara yang aman, ramah, dan menjunjung tinggi hubungan persahabatan internasional, termasuk dengan Tiongkok.

  • Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Menurut Peniliaian Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Menurut Peniliaian Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Kadiv Humas Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. membuka kegiatan Analisis dan Evaluasi (ANEV) Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri, Selasa (2/12/2025). Dalam arahannya, Sandi menekankan pentingnya memperkuat koordinasi komunikasi di seluruh jajaran Humas serta meningkatkan kemampuan pencegahan misinformasi di ruang digital.

    “Komunikasi publik adalah wajah institusi. Karena itu, setiap informasi yang keluar dari Polri harus akurat, terukur, dan tidak membuka ruang bagi misinformasi,” ujar Sandi.

    Ia menyampaikan bahwa ekosistem informasi saat ini bergerak sangat cepat. Penyebaran isu sensitif melalui media sosial kerap memunculkan kebingungan publik jika tidak segera direspons oleh kanal resmi Polri. Menurutnya, kecepatan koordinasi antar satuan humas, baik di pusat maupun kewilayahan, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Kita harus mampu mengendalikan narasi dengan data yang kuat. Respons cepat penting, tetapi yang lebih penting adalah keseragaman dan ketepatan informasi,” tegasnya.

    Sandi menuturkan, jajaran Humas Polri harus semakin mengoptimalkan ragam platform digital sebagai sumber informasi kredibel. Ia meminta peningkatan kualitas produksi konten, monitoring isu, serta penguatan sinergi dengan media massa agar publik mendapatkan gambaran yang jelas dan benar.

    “Penguatan komunikasi publik tidak berhenti pada publikasi. Ini soal menjaga kredibilitas institusi melalui transparansi dan kejelasan pesan,” imbuhnya.

    Dalam ANEV ini, Sandi juga menyoroti perlunya peningkatan kemampuan analisis media, literasi digital, hingga penggunaan teknologi monitoring isu untuk mendeteksi potensi hoaks sedini mungkin.

    Ia berharap konsolidasi ini dapat memperkuat soliditas seluruh jajaran Humas Polri sehingga setiap isu strategis dapat dikelola secara cepat, terarah, dan terkoordinasi, serta mampu menekan munculnya misinformasi di masyarakat.

  • Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. membuka kegiatan Analisis dan Evaluasi (ANEV) Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri, Selasa (2/12/2025). Dalam arahannya, Sandi menekankan pentingnya memperkuat koordinasi komunikasi di seluruh jajaran Humas serta meningkatkan kemampuan pencegahan misinformasi di ruang digital.

    “Komunikasi publik adalah wajah institusi. Karena itu, setiap informasi yang keluar dari Polri harus akurat, terukur, dan tidak membuka ruang bagi misinformasi,” ujar Sandi.

    Ia menyampaikan bahwa ekosistem informasi saat ini bergerak sangat cepat. Penyebaran isu sensitif melalui media sosial kerap memunculkan kebingungan publik jika tidak segera direspons oleh kanal resmi Polri. Menurutnya, kecepatan koordinasi antar satuan humas, baik di pusat maupun kewilayahan, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Kita harus mampu mengendalikan narasi dengan data yang kuat. Respons cepat penting, tetapi yang lebih penting adalah keseragaman dan ketepatan informasi,” tegasnya.

    Sandi menuturkan, jajaran Humas Polri harus semakin mengoptimalkan ragam platform digital sebagai sumber informasi kredibel. Ia meminta peningkatan kualitas produksi konten, monitoring isu, serta penguatan sinergi dengan media massa agar publik mendapatkan gambaran yang jelas dan benar.

    “Penguatan komunikasi publik tidak berhenti pada publikasi. Ini soal menjaga kredibilitas institusi melalui transparansi dan kejelasan pesan,” imbuhnya.

    Dalam ANEV ini, Sandi juga menyoroti perlunya peningkatan kemampuan analisis media, literasi digital, hingga penggunaan teknologi monitoring isu untuk mendeteksi potensi hoaks sedini mungkin.

    Ia berharap konsolidasi ini dapat memperkuat soliditas seluruh jajaran Humas Polri sehingga setiap isu strategis dapat dikelola secara cepat, terarah, dan terkoordinasi, serta mampu menekan munculnya misinformasi di masyarakat.