Media Informasi

Category: Kegiatan

  • Kadiv Humas Polri Johnny Edison Isir: Kebebasan Pers Harus Sejalan dengan Tanggung Jawab

    Kadiv Humas Polri Johnny Edison Isir: Kebebasan Pers Harus Sejalan dengan Tanggung Jawab

    Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir bersilaturahmi dengan para pimpinan media massa dalam kegiatan Retret Orientasi Kebangsaan dan Bela Negara yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) di Pusat Pendidikan Bela Negara, Rumpin, Bogor, Sabtu 31 Januari 2026.
    Dalam kesempatan tersebut, Johnny Edison Isir yang baru dilantik sebagai Kadiv Humas Polri memperkenalkan diri sekaligus menyapa para wartawan peserta retret. Dengan suasana hangat, peraih Adhimakayasa Akpol 1996 ini berdiskusi langsung mengenai peran strategis media dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
    Kadiv Humas Polri mengapresiasi kerja jurnalistik yang selama ini dijalankan wartawan dalam membangun narasi publik serta mengedukasi masyarakat.
    “Ini mencerminkan kesadaran bersama bahwa wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
    Ia menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai amanat konstitusi dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum.
    “Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, pers merupakan salah satu pilar utama. Kebebasan pers adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
    Meski demikian, Johnny Edison Isir mengingatkan bahwa kebebasan pers harus diiringi dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika jurnalistik.
    “Namun kebebasan pers juga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hukum dan etika jurnalistik,” pungkasnya.
    Kegiatan silaturahmi ini diharapkan memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers dalam menjaga ruang publik yang sehat, informatif, serta mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi di Indonesia.

  • Semangat Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan: Amanat Presiden dan Jalan Pengabdian Polri

    Semangat Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan: Amanat Presiden dan Jalan Pengabdian Polri

    Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan: Amanat Presiden dan Jalan Pengabdian Polri

     

    JAKARTA, BERITA SENAYAN – Seruan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran Polri berjuang “sampai titik darah penghabisan” di bawah Presiden perlu dibaca sebagai penegasan arah pengabdian, bukan sekadar ungkapan heroik. Ia adalah perintah moral dan konstitusional yang menempatkan Polri sebagai instrumen utama negara dalam memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh rakyat.

    Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memegang mandat langsung dari rakyat. Karena itu, loyalitas Polri kepada Presiden pada hakikatnya adalah loyalitas kepada kepentingan publik. Polri ditempatkan bukan untuk membela kekuasaan, melainkan untuk menjamin rasa aman, keadilan, dan perlindungan bagi warga negara. Di titik inilah makna “sampai titik darah penghabisan” menjadi jelas: bekerja tanpa setengah hati, dengan integritas penuh, dan dengan kesetiaan total kepada tujuan pengabdian.

    Makna tersebut menegaskan bahwa keberanian Polri bukan hanya diuji dalam situasi krisis, tetapi juga dalam konsistensi menjalankan tugas sehari-hari: melayani masyarakat dengan adil, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta menjaga martabat setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum.

    Pandangan ini sejalan dengan cara berpikir konstitusional Presiden Prabowo Subianto mengenai fungsi lembaga keamanan negara. Sejak sebelum menjabat, Prabowo kerap menekankan bahwa TNI dan Polri adalah pilar utama kehadiran negara dalam melindungi rakyat. Dalam berbagai forum resmi, beliau menegaskan pentingnya profesionalisme, netralitas, dan loyalitas institusi keamanan kepada kepentingan bangsa. Dalam kerangka itu, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden dipahami sebagai desain konstitusional yang paling efektif untuk memastikan negara hadir secara utuh, cepat, dan bertanggung jawab dalam menjamin rasa aman serta keadilan bagi seluruh warga negara.

    Kepercayaan besar Presiden kepada Polri juga memperoleh landasan objektif dari meningkatnya kepercayaan publik. Dalam Laporan Akhir Tahun Kapolri 2025, disampaikan bahwa berbagai lembaga survei independen menunjukkan tren positif terhadap citra dan kinerja kepolisian.

    Hasil Survei Litbang Kompas 2025 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berada di kisaran 76–78 persen, tertinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya. Angka ini mencerminkan adanya pengakuan publik atas perbaikan pelayanan, peningkatan transparansi, serta respons yang lebih cepat terhadap pengaduan masyarakat.

    Di tingkat internasional, Gallup Law and Order Index 2025 menempatkan Indonesia pada skor sekitar 89 poin, salah satu yang tertinggi di Asia. Lebih dari 80 persen responden Indonesia menyatakan merasa aman berjalan sendirian di malam hari, dan mayoritas menyatakan percaya pada kehadiran polisi di lingkungan mereka. Data ini menunjukkan bahwa fungsi dasar kepolisian sebagai penjaga rasa aman mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

    Namun, meningkatnya kepercayaan publik justru memperbesar tanggung jawab Polri. Kepercayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanat yang harus dijaga melalui kerja yang konsisten, bersih, dan berintegritas. Setiap penyimpangan, sekecil apa pun, berpotensi merusak kepercayaan yang dibangun melalui proses panjang.

    Seruan Kapolri sesungguhnya adalah ajakan untuk menggeser pusat perjuangan Polri menuju ikhtiar membantu Kepala Negara dalam menghadirkan negara secara nyata di tengah rakyat. Sebuah ikhtiar untuk memperkuat langkah-langkah melindungi, mengayomi, dan melayani setiap warga negara dengan penuh ketulusan.

    Ia adalah panggilan agar Polri menjadi bagian penting dari percepatan tercapainya kesejahteraan rakyat, sekaligus penopang terangkatnya martabat kemanusiaan. Bahwa setiap tugas kepolisian, sekecil apa pun, pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan: membuat rakyat merasa aman, dihormati, dan dimuliakan oleh negara.

    Dalam kerangka ini, pengabdian Polri tidak lagi hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik serta sejauh mana negara benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

    Dalam praktiknya, semangat perjuangan tersebut harus tampak dalam hal-hal yang konkret: pelayanan yang cepat dan tidak berbelit, proses hukum yang transparan, perlindungan yang nyata bagi korban, serta sikap profesional dan berempati dalam setiap interaksi dengan warga.

    Di sinilah “titik darah penghabisan” menjadi ukuran etika kerja: sejauh mana Polri mau mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau sekadar citra institusi.

    Kritik masyarakat terhadap Polri justru perlu terus dibuka dan difasilitasi dengan saluran yang mudah, aman, dan transparan. Keluhan mengenai pelayanan yang belum merata, dugaan penyalahgunaan wewenang, serta penanganan perkara yang dianggap belum sepenuhnya adil harus dipandang sebagai bagian dari kontrol publik yang sehat. Di sanalah proses perbaikan institusi menemukan energinya.

    Dengan demikian, seruan “berjuang sampai titik darah penghabisan” adalah perintah untuk menjaga kepercayaan Presiden dan harapan rakyat yang begitu besar melalui kerja nyata yang terukur. Bukan dengan retorika, melainkan dengan profesionalisme dan integritas. Bukan dengan simbol, melainkan dengan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Polri di bawah Presiden adalah Polri yang mengemban amanat Kepala Negara. Polri yang dipercaya dan dicintai rakyat adalah Polri yang mampu menerjemahkan amanat itu menjadi pilar utama terciptanya rasa aman, hadirnya keadilan di tengah masyarakat, serta terjaganya martabat kemanusiaan.

    Perlu dicatat bahwa seruan perjuangan hingga titik darah penghabisan merupakan deklarasi Kapolri untuk menjalankan amanat langsung Presiden dengan kesungguhan penuh, agar Polri menjadi bagian penting dalam terciptanya kesejahteraan rakyat. Ia adalah komitmen institusional bahwa Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga harapan sosial dan keadilan publik.

  • Blogger Polri : Polisi Penolong KP XV 2009 Selamatkan Nelayan Hanyut di Perairan Selat Lembeh

    Polisi Penolong KP XV 2009 Selamatkan Nelayan Hanyut di Perairan Selat Lembeh

    Bitung — Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menunjukkan perannya sebagai pelindung dan penolong masyarakat. Personel Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara melalui kapal patroli **KP XV 2009** memberikan pertolongan kepada seorang nelayan yang mengalami kerusakan mesin dan hanyut di perairan Selat Lembeh, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

    Peristiwa tersebut terjadi saat KP XV 2009 melaksanakan patroli rutin pengamanan wilayah perairan. Dalam patroli tersebut, personel Ditpolairud mendapati sebuah perahu nelayan dalam kondisi terapung dan tidak dapat melanjutkan pelayaran akibat mesin yang mengalami gangguan teknis. Nelayan tersebut dilaporkan hanyut terbawa arus karena tidak mampu mengendalikan perahunya.
    Menanggapi kondisi tersebut, personel KP XV 2009 dengan sigap melakukan upaya pertolongan. Awak kapal patroli segera mendekati perahu nelayan untuk memastikan keselamatan korban serta melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mesin yang rusak. Setelah memastikan nelayan dalam keadaan selamat, personel Ditpolairud langsung membantu melakukan perbaikan pada mesin perahu.

    Dengan keahlian dan kerja sama yang baik, personel berhasil memperbaiki kerusakan mesin sehingga perahu nelayan dapat kembali beroperasi. Setelah mesin dinyatakan normal, nelayan tersebut diarahkan untuk melanjutkan pelayaran dengan aman menuju lokasi tujuan.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri, khususnya Ditpolairud Polda Sulawesi Utara, dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pertolongan kepada masyarakat pesisir dan nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan. Kehadiran polisi di laut diharapkan dapat memberikan rasa aman serta respon cepat terhadap situasi darurat yang dialami masyarakat.

    Ditpolairud Polda Sulut juga mengimbau kepada para nelayan agar selalu memastikan kondisi kapal dan mesin dalam keadaan baik sebelum melaut, serta melengkapi diri dengan alat keselamatan guna meminimalkan risiko kecelakaan di laut.

    Aksi cepat dan humanis personel KP XV 2009 ini mendapat apresiasi sebagai wujud nyata **Polisi Penolong** yang selalu hadir di tengah masyarakat, baik di darat maupun di perairan.

    #poldasulut
    #polisipenolong
    #airud
    #bitung

     

     

  • Dirpolairud Polda Sulut Pimpin Patroli Laut di Selat Lembeh, Pastikan Keamanan Perairan Bitung

    Dirpolairud Polda Sulut Pimpin Patroli Laut di Selat Lembeh, Pastikan Keamanan Perairan Bitung

    Dirpolairud Polda Sulut Pimpin Patroli Laut di Selat Lembeh, Pastikan Keamanan Perairan Bitung

    Bitung — Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Sulawesi Utara Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., melaksanakan patroli laut di wilayah Selat Lembeh, Kota Bitung. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan keselamatan perairan strategis di Sulawesi Utara.

    Dalam patroli tersebut, Dirpolairud Polda Sulut didampingi Kasubdit Patroli beserta para perwira jajaran Polairud. Patroli menyasar jalur pelayaran, aktivitas kapal nelayan, serta area perairan yang dinilai rawan terhadap potensi gangguan kamtibmas dan pelanggaran hukum di laut.

    Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas menegaskan bahwa kehadiran Polairud di tengah perairan merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat pesisir serta pengguna jasa laut. Selain melakukan pengawasan, personel juga memberikan imbauan kepada nelayan dan awak kapal agar selalu mengutamakan keselamatan pelayaran serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

    Melalui patroli rutin ini, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah perairan Selat Lembeh tetap kondusif, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan transportasi laut di Kota Bitung.

    #polairud #poldasulut #polri

     

     

  • Jadi Narasumber, Kepala BNN Nasional Bicara Aksi Strategis Pencegahan Narkoba, Implementasi Visi PresidenVisi Presiden

    Jadi Narasumber, Kepala BNN Nasional Bicara Aksi Strategis Pencegahan Narkoba, Implementasi Visi PresidenVisi Presiden

    Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Suyudi Ario Seto, menjadi narasumber dalam kegiatan Career Day Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) DKI Jakarta ke-10. Komjen Suyudi berbicara aksi strategis untuk mendukung implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.
    Kegiatan Career Day MGBK itu dilaksanakan di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (13/1/2026). Hadir dalam acara itu para pejabat utama BNN, Wakil Rektor UNJ Prof Ifan Iskandar hingga Ketua Musyawarah Guru Bimbingan Konseling DKI Jakarta, Mutmainah.

    Komjen Suyudi mengawali paparannya dengan mengutip filosofi Romawi Kuno ‘Mens Sana in Corpore Sano’ yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dia mengatakan hal itu merupakan fondasi utama bagi generasi muda untuk meraih kesuksesan.

    Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Suyudi Ario Seto, menjadi narasumber dalam kegiatan Career Day Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) Foto: Dok BNN RI
    Mantan Kapolda Banten itu kemudian menjelaskan mengenai visi besar Indonesia Emas 2045. Dia mengingatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia jangan sampai gagal dikelola sehingga berisiko terjebak dalam kategori negara middle income trap.

    Dalam konteks pengelolaan itu, Komjen Suyudi mengatakan bahwa Presiden Prabowo, melalui visi Asta Cita, telah menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Menurut dia, pemberantasan narkoba bukan sekadar isu kesehatan, melainkan bagian integral dari reformasi sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.

    Komjen Suyudi mengutip survei prevalensi BNN bersama BNN bersama BPS dan BRIN pada 2025 terhadap 65.825 responden di 34 provinsi yang menyatakan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 2,11% atau setara 4,1 juta jiwa penduduk usia produktif. Data juga mencatat angka prevalensi ‘Pernah Pakai; (setidaknya satu kali seumur hidup) mencapai 2,77% atau setara 5,43 juta jiwa penduduk usia produktif, yang menunjukkan tingginya tingkat coba-coba di masyarakat.

    “Profil demografis pengguna didominasi oleh kelompok usia 25-49 tahun (60,77%), diikuti kelompok usia muda 15-24 tahun (22,27%), dan usia tua 50-64 tahun (16,96%). Usia rata-rata pertama kali mengonsumsi narkoba adalah 18 tahun untuk wilayah perkotaan (laki-laki) dan 22 tahun untuk perdesaan, sedangkan perempuan rata-rata memulai pada usia 20 tahun,” demikian keterangan tertulis dari BNN mengenai poin yang disampaikan Komjen Suyudi dalam acara Career Day MGBK, Rabu (14/1/2026).

    Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Suyudi Ario Seto, menjadi narasumber dalam kegiatan Career Day Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) Foto: Dok BNN RI
    Komjen Suyudi menyampaikan sumber perolehan narkoba mayoritas mutlak berasal dari teman, dengan persentase 81,92% di perkotaan dan 70,75% di perdesaan. Sedangkan lokasi yang paling banyak digunakan untuk pertama kali mengonsumsi narkoba adalah di rumah, kamar kos, apartemen, kontrakan, asrama, dengan persentase mencapai 40,87%.

    “Strategi sindikat untuk menjerat korban adalah dengan memberikan narkoba secara gratis (70,86%) pada tahap awal; setelah korban ketagihan, mereka akan dipaksa membeli hingga melakukan kriminalitas seperti mencuri, menggadai barang, terjerat pinjol, atau menjadi kurir,” lanjut keterangan BNN.

    Komjen Suyudi prihatin sebab hanya sekitar 7% dari pengguna yang mau menjalani rehabilitasi. Hal itu akibat berbagai kendala seperti lokasi yang sulit dijangkau, biaya, ketidaktahuan, rasa takut, hingga rasa malu akibat sanksi sosial.

    Selain itu, Komjen Suyudi juga berbicara mengenai tantangan di era digital, di mana populasi muda sangat rentan terpapar transaksi narkoba online. Di samping itu, ada juga ancaman terbaru yang harus diwaspadai yaitu New Psychoactive Substances (NPS) yang dikemas ‘kekinian’.

    “Hasil uji laboratorium BNN terhadap 341 sampel cairan vape menemukan 23 sampel mengandung Etomidate, 11 sampel mengandung Synthetic Cannabinoid, dan 1 sampel mengandung Metamfetamina (Sabu),” imbuhnya.

    “Secara regulasi, berdasarkan Permenkes No. 15 Tahun 2025 yang berlaku sejak 28 November 2025, zat Etomidate kini resmi dikategorikan sebagai Narkotika Golongan II, sehingga pelaku penyalahgunaannya dapat dijerat dengan UU Narkotika,” sambungnya.

    Respons Strategis
    Komjen Suyudi lalu berbicara mengenai respons strategis BNN lewat gerakan Ananda Bersinar (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak). Program tersebut, kata Suyudi menempatkan keluarga sebagai benteng pertahanan pertama dan utama.

    “Gerakan ini diperluas ke sektor pendidikan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) lewat program ‘Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN)’ yang diimplementasikan dalam program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH). Program ini bertujuan membentuk Satgas Sekolah Bersinar dan memberdayakan peran Bapak/Ibu Guru, terutama Guru BK, sebagai ‘Guru Wali’ yang memiliki kepekaan tinggi dalam memantau interaksi siswa di sekolah,” paparnya.

  • Dukung Program MBG, Polres Jakut Libatkan Tim Dokkes Pastikan Pemenuhan Gizi

    Dukung Program MBG, Polres Jakut Libatkan Tim Dokkes Pastikan Pemenuhan Gizi

    Jakarta – Polres Metro Jakarta Utara mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat. Polres Jakut berkomitmen memastikan kebersihan hingga kandungan gizi menu MBG yang dibagikan.
    Hal itu diungkapkan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz saat kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, di Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) Polri Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Zulhas meninjau fasilitas, proses pengolahan makanan, hingga standar kebersihan dan keamanan pangan yang diterapkan di SPPG tersebut.

    “Kami telah melakukan pengecekan rutin dan menjaga kebersihan dan keamanan pada makanan yang akan dibagikan kepada anak-anak sekolah,” kata Kombes Erick Frendriz dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

    Polres Jakut juga terus melibatkan Tim Dokkes untuk memastikan kandungan gizi. Hal itu, menurut Erick, penting dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, termasuk keracunan.

    “Kami juga telah menyiapkan dari Tim Dokkes untuk melakukan pengecekan terhadap gizi makanan sebelum diberikan kepada anak sekolah agar dapat mengantisipasi kejadian atau insiden yang dapat membahayakan anak-anak sekolah,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengapresiasi SPPG Polri Pegangsaan Dua. Zulhas menyebutkan SPPG Polri Pegangsaan Dua menjadi salah satu SPPG terbaik.

    “SPPG Polri Pegangsaan Dua ini sangat bagus dan dikelola secara profesional. Dari seluruh SPPG yang sudah saya kunjungi, tempat ini termasuk yang terbaik. Standarnya sangat tinggi, bersih, aman, dan lengkap,” kata Zulhas.

    “Pemantauan dan penjagaannya luar biasa. Ada pengecekan rutin, pengawasan gizi, dan kebersihan yang konsisten. Ini yang membuat saya yakin bahwa program ini bisa berjalan dengan zero insiden,” imbuhnya.

  • Layanan 110 Luar Biasa  Respons Cepat Aduan Warga Pingsan di Bekasi, Korban Dievakuasi

    Layanan 110 Luar Biasa  Respons Cepat Aduan Warga Pingsan di Bekasi, Korban Dievakuasi

    Seorang pria diduga sakit hingga pingsan seorang diri di Perum Citaville, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Polisi pun membantu mengevakuasi korban yang terkunci dalam rumah dengan cara mendobrak pintu.
    Dari video yang dilihat detikcom, Jumat (2/1/2026) tampak polisi mendapat laporan dari saudara korban melalui call center 110. Polisi pun bergegas mendatangi rumah korban.

    Tampak polisi mendobrak pintu rumah korban. Didapati korban tengah berbaring di kamarnya. Polisi akhirnya membawa korban ke rumah sakit.

    Dinarasikan, peristiwa itu terjadi pada Rabu (31/12/2025) di Perum Citaville, Kabupaten Bekasi, Jabar. Korban mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas.

    “Kami izin menjemput (saudaranya), Bu ya, saudara Ibu ya,” ujar polisi.

    “Iya, iya. Jadi saya sekarang ini disambung terus teleponnya ya, Pak,” ujar saudara korban.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas operator 110 bersama personel Bag Ops Polres Metro Bekasi segera mendatangi lokasi. Setibanya di rumah korban, petugas mendapati korban dalam kondisi pingsan di dalam kamar.

    “Petugas kemudian melakukan tindakan cepat dengan membawa korban ke Rumah Sakit Permata Keluarga untuk mendapatkan penanganan medis,” tulis caption Instagram @humaspolresmetrobekasi.

    Korban pun akhirnya bisa dievakuasi. Korban langsung mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit.

  • Wakapolri Pimpin Groundbreaking 436 SPPG Serentak, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Wakapolri Pimpin Groundbreaking 436 SPPG Serentak, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta – Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo memimpin pelaksanaan groundbreaking 436 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Bapak Kapolri terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari Program Astacita Presiden RI.

    Groundbreaking dipusatkan di SPPG Polda Metro Jaya, Cengkareng, Jakarta Barat, dan dihadiri jajaran pejabat utama Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya, serta perwakilan kementerian terkait, Senin (29/12/2025).

     

    Komjen Pol Dedi mengatakan, pembangunan SPPG merupakan komitmen Kapolri untuk mengambil peran aktif dalam menyukseskan program makan bergizi gratis melalui penyediaan layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah.

    “Hari ini Polri melaksanakan groundbreaking 436 SPPG secara serentak di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari target pembangunan total 1.147 unit SPPG Polri,” katanya kepada wartawan.

    Ia merinci, hingga saat ini sebanyak 331 unit SPPG telah beroperasi, 135 unit dalam tahap persiapan operasional, dan 245 unit dalam tahap pembangunan dengan progres yang beragam. Sementara 436 unit lainnya resmi memasuki tahap pembangunan melalui kegiatan groundbreaking hari ini.

    Dari jumlah tersebut, terdapat 26 unit SPPG wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) yang dibangun sebagai bentuk pemerataan layanan gizi. Pembangunan SPPG 3T ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 45 hari dan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.

    Komjen Pol Dedi menambahkan, keberadaan SPPG Polri memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dari 331 unit yang telah beroperasi, SPPG Polri mampu menyerap sekitar 57.100 tenaga kerja. Jika seluruh 1.147 unit SPPG Polri telah beroperasi, maka diperkirakan akan melayani sekitar 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

    Selain itu, seluruh SPPG Polri diwajibkan memenuhi standar ketat keamanan pangan, mulai dari sertifikasi higienis, halal, uji laboratorium air bersih, hingga pengelolaan limbah.

    “SPPG di Polda Metro Jaya ini menjadi salah satu prototipe ideal. Kapasitas produksinya mencapai 3.800 porsi per hari, melayani sekolah-sekolah serta ibu dan anak di sekitar lokasi,” ujarnya.

    Menurut Dedi, kehadiran SPPG Polri tidak hanya bertujuan menyiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM.

    “Multiplier effect-nya besar. Selain menyerap tenaga kerja, rantai pasok bahan pangan juga ikut menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.

  • Pilot dan Kru Helikopter Laksanakan Aksi Sosial Salurkan 145 Mushaf Al-Qur’an bagi Anak Korban Banjir Aceh Tamiang

    Pilot dan Kru Helikopter Laksanakan Aksi Sosial Salurkan 145 Mushaf Al-Qur’an bagi Anak Korban Banjir Aceh Tamiang

    Pilot Helikopter Polri Salurkan Ratusan Al-Qur’an untuk Korban Banjir Aceh Tamiang
    .(Dok Humas Polri)

    Pilot dan kru Helikopter AW-169-3307 melakukan aksi kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan berupa 145 mushaf Al-Qur’an kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (22/12) sore.

    Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Bima Patra tersebut menjadi momen emosional bagi para awak helikopter yang biasanya hanya terfokus pada logistik fisik di tengah situasi darurat pascabencana.

    Pembagian Al-Qur’an ini dipimpin oleh Komisaris Eko bersama kru helikopter. Bantuan tersebut merupakan amanah khusus dari seorang anggota Polda Sumatera Utara yang enggan disebutkan identitasnya untuk disalurkan kepada warga Aceh Tamiang, dengan prioritas utama bagi anak-anak.

    Inisiatif mulia ini lahir setelah adanya laporan dari personel Polri di lapangan yang melihat kondisi masjid dan musala kehilangan kitab suci akibat terendam banjir, serta keinginan kuat anak-anak di pengungsian untuk kembali mengaji.

    Eko menjelaskan bahwa dirinya merasa sangat terhormat dipercaya untuk menyampaikan bantuan spiritual tersebut. Menurutnya, informasi mengenai ketiadaan Al-Qur’an di lokasi bencana menjadi pendorong utama bagi donatur untuk mengirimkan bantuan ini guna mendukung kegiatan keagamaan di masa pemulihan.

    Penyaluran ini diharapkan dapat menjadi oase bagi anak-anak di tenda pengungsian yang selama ini terhambat aktivitas mengajinya akibat kehilangan perlengkapan ibadah.

    Sebagai pilot yang kerap bertugas dalam operasi kemanusiaan, Eko mengaku mendapatkan pengalaman batin yang berbeda dalam misi kali ini. Jika biasanya ia hanya melakukan prosedur drop bantuan tanpa mematikan mesin demi mengejar waktu dan mengantisipasi cuaca buruk, kali ini ia berkesempatan untuk turun dan berinteraksi langsung dengan warga.

    “Biasanya saya hanya melakukan drop bantuan tanpa mematikan mesin lalu langsung terbang lagi, namun kali ini saya bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat terdampak,” ungkapnya.

    Kegiatan distribusi Al-Qur’an ini diharapkan tidak hanya membantu secara materiil, tetapi juga memulihkan semangat spiritual masyarakat Aceh Tamiang dalam menghadapi masa pemulihan pascabencana.

    Dengan kembalinya aktivitas mengaji di lokasi-lokasi pengungsian dan masjid yang mulai dibersihkan, diharapkan stabilitas psikologis warga, terutama generasi muda, dapat segera pulih setelah diterjang musibah banjir besar

  • Kapolda Metro Jaya Tinjau Pospam dan Pantau Langsung Ibadah Natal di Jakarta

    Kapolda Metro Jaya Tinjau Pospam dan Pantau Langsung Ibadah Natal di Jakarta

    Beritamerdekaonline, Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri turun langsung ke lapangan untuk meninjau sejumlah pos pengamanan (pospam) sekaligus memantau pelaksanaan ibadah Natal 2025.

    Langkah ini dilakukan guna memastikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal selama pelaksanaan Operasi Lilin 2025.

    Dalam kunjungannya, Kapolda mengecek secara detail kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pola pengamanan di titik-titik strategis. Ia menegaskan seluruh jajaran harus siap siaga demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang melaksanakan ibadah Natal maupun masyarakat yang beraktivitas selama masa libur.
    Sejumlah lokasi menjadi fokus peninjauan, di antaranya Pospam Melawai, Jakarta Selatan, serta monitoring ibadah Natal di Gereja St. Yohanes Penginjil, Kecamatan Kebayoran Baru.

    Pengecekan juga dilakukan di Pospam Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dan Pospam Kota Lama, Tamansari, Jakarta Barat.

    “Pengecekan ini untuk memastikan seluruh personel siap, pengamanan berjalan maksimal, dan umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah Natal dengan aman dan khidmat,” ujar Kapolda di sela-sela kegiatan, Kamis, 25 Desember 2025.
    Pengamanan Natal dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pendekatan preventif dan humanis. Upaya tersebut meliputi penjagaan ketat di tempat-tempat ibadah, patroli di pusat keramaian, hingga pengaturan arus lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.

    Kapolda Metro Jaya juga mengingatkan seluruh personel agar tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta terus memperkuat koordinasi lintas sektor demi memastikan situasi tetap kondusif.

    Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Operasi Lilin 2025, sehingga rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru di Jakarta dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian. (@ms)